Siklus APBN di Indonesia meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Siklus APBN ini berjalan selama 12 bulan. Tahun anggaran APBN ini dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Untuk mengetahui bagaimana siklus APBN di Indonesia, yuk simak ulasannya dalam artikel dibawah ini.

Siklus APBN di Indonesia

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana belanja pemerintah yang diterbitkan setiap tahun. APBN mencakup pendapatan dan belanja negara yang diharapkan dalam satu tahun anggaran. APBN dibuat oleh pemerintah dan ditetapkan oleh parlemen melalui proses pengesahan. 

Tujuan utama dari APBN adalah untuk mengatur pengelolaan keuangan negara dan menjamin kesinambungan pembangunan. APBN juga menjadi dasar pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran dan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah. Untuk mengetahui lebih jelas tentang siklus APBN, simak penjelasan lengkapnya dibawah ini. 

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) merupakan acuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UU APBN mengatur tentang:

• Tata cara perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi APBN
• Sumber-sumber pendapatan negara
• Alokasi dana untuk berbagai sektor pembangunan
• Tata cara pembiayaan yang sehat
• Mekanisme pengawasan dan pengendalian APBN
• Penyelenggaraan oleh instansi pemerintah yang berwenang

UU APBN juga mengatur tentang penganggaran pendapatan dan belanja negara dalam jangka pendek dan jangka panjang, tata cara pengelolaan dana negara serta mekanisme pengawasan dan pengendalian dari pemerintah, parlemen dan masyarakat. UU ini menjadi acuan dasar dalam proses perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBN yang dilakukan oleh pemerintah.

Siklus Penyusunan APBN

Siklus penyusunan APBN meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan APBN

Perencanaan APBN adalah proses penentuan prioritas program dan kegiatan serta penetapan target pendapatan dan belanja negara. Dalam perencanaan APBN, pemerintah mengidentifikasi kebutuhan dan potensi negara, mengkaji situasi dan prospek ekonomi, serta mengkaji kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perencanaan APBN antara lain:

• Kondisi makro ekonomi dan fiskal negara, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan neraca perdagangan.
• Kondisi sosial dan budaya negara, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
• Kondisi lingkungan dan sumber daya alam negara, seperti kondisi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur.
• Kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan APBN sangat penting karena akan menentukan arah pembangunan negara, mengatur pengelolaan keuangan negara, dan menjamin kesinambungan pembangunan.

2. Penyusunan Rancangan APBN

Penyusunan rancangan APBN adalah tahap kedua dalam siklus penyusunan APBN, setelah perencanaan. Dalam tahap ini, pemerintah menyusun rancangan APBN yang sesuai dengan prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam penyusunan rancangan APBN antara lain:

• Pendapatan yang diharapkan dari sumber-sumber pendapatan negara, seperti pajak, devisa, dan hasil-hasil penerimaan negara lainnya.
• Belanja yang diperlukan untuk mewujudkan prioritas dan program pemerintah, seperti belanja untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
• Pengaturan alokasi dana yang seimbang antara berbagai sektor, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan pengembangan sumber daya manusia.
• Pengaturan pembiayaan yang sehat, seperti dengan mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran serta mengatur pembiayaan dengan cara yang sehat.

Setelah rancangan APBN disusun, maka akan diajukan kepada parlemen untuk ditetapkan menjadi APBN. Dalam proses ini, parlemen dapat memberikan masukan dan usulan perubahan terhadap rancangan APBN.

3. Penetapan APBN

Penetapan APBN adalah tahap ketiga dalam siklus penyusunan APBN, setelah penyusunan rancangan APBN. Dalam tahap ini, rancangan APBN yang telah disusun diajukan kepada parlemen untuk ditetapkan menjadi APBN melalui proses pengesahan. Pengesahan APBN dilakukan oleh Presiden dengan menandatangani Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) yang telah disahkan oleh parlemen.

Proses pengesahan APBN dilakukan oleh parlemen melalui beberapa tahap yaitu :

1. Pembahasan Rancangan APBN : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah.
2. Penetapan Anggaran : Setelah pembahasan, parlemen menetapkan anggaran yang akan digunakan untuk setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam rancangan APBN.
3. Pengesahan : Setelah anggaran ditetapkan, parlemen akan mengesahkan rancangan APBN menjadi APBN dengan cara menandatangani UU APBN.

Penetapan APBN merupakan tahap yang sangat penting karena APBN yang telah ditetapkan akan menjadi dasar pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran.

4. Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN adalah tahap keempat dalam siklus penyusunan APBN, setelah penetapan APBN. Dalam tahap ini, pemerintah menyalurkan dana sesuai dengan rencana APBN yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBN dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan APBN antara lain:

• Penyaluran dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN.
• Penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
• Penyusunan laporan pelaksanaan APBN secara berkala untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan realisasi pendapatan dan belanja.
• Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mengidentifikasi masalah dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan dan mencari solusi yang sesuai.

Pelaksanaan APBN yang baik akan menjamin bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien.

5. Pengendalian dan Evaluasi APBN

Pengendalian dan evaluasi APBN adalah tahap kelima dalam siklus penyusunan APBN, setelah pelaksanaan APBN. Dalam tahap ini, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta perubahan yang diperlukan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengendalian dan evaluasi APBN antara lain:

• Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mengetahui perkembangan realisasi pendapatan dan belanja serta pelaksanaan program dan kegiatan.
• Identifikasi masalah dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan, untuk mencari solusi yang sesuai.
• Evaluasi terhadap hasil yang diperoleh dari program dan kegiatan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan serta menentukan arah perbaikan di masa yang akan datang.
• Penyusunan laporan hasil evaluasi APBN, untuk menyajikan hasil evaluasi kepada pemerintah dan masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi APBN merupakan tahap yang sangat penting karena akan menjamin bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBN di masa yang akan datang.